Saudagar di Malaysia Dorong Pemerintah Aceh Percepat Akselerasi Jalur Dagang Krueng Geukueh-Penang
Banda Aceh – Saudagar Aceh di Malaysia, Datuk Haji Mansyur Usman, secara tegas menyuarakan desakan agar Pemerintah Aceh segera mengimplementasikan program percepatan jalur dagang langsung antara Aceh dan Malaysia.
Akselerasi jalur dagang Aceh-Malaysia lewat pelabuhan Krueng Geukueh-Penang diharapkan dapat menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat dan diaspora Aceh.
Ia menyatakan bahwa hubungan dagang yang telah dirintis oleh para senior pendahulu antara Aceh-Malaysia kini kembali disambung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Kebijakan ini menurutnya harus diapresiasi sebagai langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan maritim dan ekonomi Aceh di tingkat regional.
Datuk Mansyur menyebutkan, potensi komoditas Aceh yang melimpah selama ini belum tergarap optimal dan cenderung merugikan Aceh itu sendiri.
Ia menyoroti praktik distribusi padi dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Datuk Mansyur sangat menyayangkan kenyataan bahwa sebagian besar padi harus dibawa ke Medan untuk diproses menjadi beras, dan baru kemudian diangkut kembali ke Aceh.
“Itu menurut saya sangat merugikan Aceh,” kata Datuk Haji Mansyur Usman saat mengisi forum Seminar Nasional Ekspor-Impor Berbasis Komoditas Lokal yang diselenggarakan oleh Diskop UKM Aceh bekerja sama dengan MPW ISMI Aceh dan berkolaborasi dengan Diaspora Global Aceh, di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, Sabtu (22/11/2025).
Datuk Mansyur melihat peluang besar di Malaysia, dimana beberapa perusahaan beras lokal telah menyatakan minat untuk bekerja sama dengan perusahaan milik pemerintah Aceh.
Dengan jarak yang sangat dekat, Aceh dinilai memiliki posisi yang jauh lebih strategis dibandingkan negara pengekspor beras ke Malaysia lainnya seperti Thailand, Kamboja, dan Myanmar yang saat ini menyumbang sekitar 30% dari total impor beras negara jiran tersebut.
Selain beras, Datuk Mansyur juga mendesak agar komoditas unggulan lainnya seperti Kopi Gayo, sawit, tuna, udang, dan hasil laut lainnya dapat segera diekspor langsung.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan Malaysia sudah meninjau lokasi seperti di Lampulo dan bertemu dengan pengusaha lokal, menandakan keseriusan pihak Malaysia.
Sebagai perwakilan diaspora Aceh yang populasinya mencapai hampir 600.000 jiwa, termasuk 25.000 Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia, Datuk Mansyur sangat berharap Pemerintah Aceh berkolaborasi erat dengan para pedagang di perantauan.
Ia membandingkan aktivitas pelabuhan di sana, yaitu Pelabuhan Klang, Malaysia. Berdasarkan tinjauan langsung, ia menyebutkan bahwa setiap hari, tujuh kapal kayu berkapasitas 300 ton yang mengangkut komoditas dari Sumatera (via Tanjung Balai atau Belawan) berlabuh di Klang.
“Kalau untuk produk dari Aceh, apakah sanggup kita berupaya supaya produk yang ada di Aceh lewat Krueng Geukueh bisa berlayar setiap hari? Jika pun tidak bisa setiap hari, saya harapkan minimal per minggu harus ada produk komoditas dari Aceh untuk kita datangkan ke luar negeri,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan potensi besar perusahaan pupuk di Aceh untuk memasok kebutuhan pupuk bagi raksasa kelapa sawit Malaysia seperti FELDA, IOI, dan FELCRA.
Datuk Mansyur berharap penuh agar program perdagangan langsung yang sedang diupayakan Pemerintah Aceh lewat Pelabuhan Krueng Geukueh-Penang dapat sepenuhnya dilaksanakan pada awal tahun 2026, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh warga Aceh. (Akhyar)
