ISMI Dorong Pembentukan KEK Halal di Aceh, Siap Jadi Anchor Tenant Pengolahan Produk Lokal
Banda Aceh – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI), Hj Juliana Wahid, menegaskan komitmen organisasi saudagar tersebut untuk menggerakkan kembali rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di Aceh.
Gagasan KEK Halal di Aceh sebelumnya telah mendapat respons positif dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, namun sempat terhenti karena berbagai kendala.
“Kami tidak berhenti dalam artian stop. Justru saat ini kami membawa para ahli dan telah bekerja sama dengan Halal Supply Chain Alliance,” ujar Juliana Wahid dalam Seminar Nasional Ekspor-Impor Berbasis Komoditas Lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh bekerja sama dengan MPW ISMI Aceh serta berkolaborasi dengan Diaspora Global Aceh (DGA) di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Juliana, Halal Supply Chain bukan hanya berbicara mengenai sertifikasi halal, tetapi juga pembangunan sebuah ekosistem usaha yang lengkap.
Dalam konsep KEK Halal Aceh, seluruh komoditas unggulan daerah, mulai dari kelapa sawit, kopi gayo, cokelat, hingga beras, akan diolah langsung di wilayah Aceh tanpa harus dibawa keluar daerah.
“Kelapa sawit tidak perlu masuk Medan lagi. Kopi Gayo tidak perlu dikirim ke Mesir. Cokelat mentah jangan lagi dibawa ke Eropa. Semua harus diolah di sini sebagai bagian dari hilirisasi,” tegasnya.
Juliana menambahkan bahwa Aceh memiliki kekayaan alam luar biasa, termasuk potensi pertambangan. Namun, banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya teknologi dan pengelolaan profesional.
Untuk itu, ISMI siap menjalin kolaborasi dengan pelaku tambang dan menghadirkan konsultan internasional untuk memastikan aspek AMDAL dan tata kelola berjalan sesuai standar global.
“Kami ingin potensi Aceh ini bisa dielaborasi. ISMI siap menjadi anchor tenant bagi pengembangan fasilitas, termasuk pabrikasi mesin pengolah sawit yang sebenarnya sudah kami miliki di Kalimantan Timur,” jelasnya.
ISMI juga menyatakan kesiapan membantu proses penyusunan blueprint, perizinan, hingga mendatangkan dukungan pembiayaan melalui skema keuangan syariah internasional. Juliana menyebut salah satu pihak yang siap terlibat adalah Islamic Development Bank (IDB).
Lebih jauh, ia menyinggung bahwa Aceh tidak memerlukan sertifikasi halal tambahan karena telah memiliki qanun dan sistem regulasi sendiri. Menurutnya, Aceh sudah halal dan seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui berbagai fasilitas otonomi khusus.
“Aceh ini kaya. Jangan lagi ada anggapan bahwa Aceh hidup dari subsidi. Kami dari ISMI, 28 provinsi bahkan mitra luar negeri, siap bersama-sama membangun Aceh agar lebih makmur,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa ISMI dan pemerintah daerah akan membentuk tim kecil untuk merumuskan langkah lanjutan. Komunikasi awal dengan tokoh-tokoh Aceh pun telah dilakukan, termasuk rencana pertemuan lanjutan di Jakarta.
Menutup pernyataannya, Juliana mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk berkolaborasi demi mendukung Indonesia Emas 2045.
“Anak-anak muda Aceh harus berjuang. Mari kita bangun Aceh bersama, agar kekayaan ini kembali kepada rakyat,” katanya. (Akhyar)
